Senada dengan itu, Uray Avian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi persoalan TPPO secara lebih efektif. Meilina pun meminta masukan konkret dari jajaran di lapangan agar KSP dapat merumuskan rekomendasi yang tepat, sehingga lahir regulasi yang benar-benar tepat sasaran.
Pertemuan yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab ini, juga disertai apresiasi KSP terhadap pembentukan Desa Binaan Imigrasi (DBI), Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), dan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di jajaran Imigrasi Sumatera Utara, yang dinilai sebagai langkah positif penguatan koordinasi di daerah.
Hasil kunjungan ini rencananya akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi resmi bagi Presiden RI dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Editor : Chris
Artikel Terkait
