Sahat menambahkan, penyerangan terhadap Andrie secara tidak langsung juga menyerang KontraS yang vokal menyuarakan posisi warga sipil dan peran militer dalam demokrasi.
Ia menekankan pentingnya TGPF karena adanya skeptisisme publik. "Publik akan bertanya apakah ini tindakan perorangan atau perintah atasan. Keterlibatan institusi BAIS memunculkan kecurigaan adanya perintah, fasilitas, atau pembiaran dari atasan pelaku," jelasnya.
Jika penyelidikan berlangsung tertutup, Sahat mengkhawatirkan dua dampak bagi pemerintahan Prabowo: hilangnya kepercayaan publik internasional serta kemunduran demokrasi akibat merenggangnya hubungan militer dan sipil.
Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diperintahkan Presiden untuk mengusut tuntas kasus ini melalui scientific crime investigation dan membuka posko pengaduan, Sahat tetap meragukan transparansi penegakan hukum internal TNI. "Karena itu, kami tetap mendesak Presiden membentuk TGPF," tegasnya.
Sahat meyakini penyiraman air keras ini bukan sekadar teror, melainkan upaya pembunuhan, serupa dengan kasus pendiri KontraS, Munir Said Thalib, yang tewas diracun pada 2004.
"KontraS sering berseberangan dengan TNI demi membela hak sipil. Dalam kasus ini, Presiden Prabowo sedang diuji apakah akan membiarkan peristiwa serupa terulang atau berdiri tegak demi memperkuat fondasi demokrasi negara," pungkas Sahat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
