MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen serius dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk percepatan pemulihan.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima bidang prioritas guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
Selain anggaran sektoral, Bobby Nasution juga merencanakan pembangunan 200 unit Huntap dengan anggaran sebesar Rp12 miliar (Rp60 juta per unit). Pemprov Sumut saat ini tengah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Bila memang Huntap sudah ter-cover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun nanti nilainya bisa lebih dari Rp60 juta per unit," jelas Bobby di Aula Raja Inal Siregar, Senin (12/1/2026).
Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit Huntap khusus untuk Sumatera Utara. Ia menargetkan agar tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan mendatang.
"Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan tunai bagi warga terdampak yakni Dana Tunggu Hunian: Rp600 ribu per jiwa/bulan (bagi yang menyewa rumah/ikut kerabat). Santunan Isi Rumah: Rp3 juta per KK dan Modal Usaha: Rp5 juta bagi pelaku usaha yang terdampak," terangnya.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kondisi Sumut secara umum telah membaik. Namun, ia memberikan catatan khusus untuk percepatan di empat wilayah, yakni Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), dan Sibolga.
"Indikator pemulihan meliputi kelancaran akses darat, berjalannya pemerintahan desa, serta ketersediaan layanan dasar seperti listrik, internet, air bersih, dan BBM di SPBU," ungkap Tito.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
