TAPTENG, iNewsMedan.id - Belum kering duka akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian Utara, kini 'bencana baru' berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui warga. Tercatat, lebih dari 1.000 karyawan di sebuah perusahaan pengolahan kayu di Tapanuli Tengah telah dirumahkan dan terkena PHK akibat lumpuhnya operasional pabrik.
Kondisi ini merupakan dampak berantai dari rusaknya infrastruktur logistik dan kebijakan administratif yang dinilai mempersulit pemulihan ekonomi warga di tengah situasi darurat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, akses jalan dan jembatan yang menjadi nadi transportasi truk pengangkut kayu tak kunjung selesai diperbaiki. Hal ini memutus rantai pasokan bahan baku secara total. Perusahaan-perusahaan pengolahan kayu di Tapanuli Tengah dan sekitarnya kini terpaksa berhenti beroperasi karena tidak bisa menerima bahan baku, sementara hasil produksi yang ada pun tidak dapat dikirim ke luar daerah.
Bencana hidrometeorologi ini tidak hanya memukul Tapanuli Tengah, tetapi juga merembet ke Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Selatan, Aceh, hingga Nias.
Selain kendala fisik infrastruktur, warga dan pekerja menyoroti kebijakan Kementerian Kehutanan terkait penonaktifan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Kebijakan ini dianggap menjadi 'lonceng kematian' bagi keberlangsungan pabrik pengolahan kayu.
"Kami minta pemerintah fokus pada kemanusiaan, bukan mempersulit pengiriman kayu. Jika SIPUHH ditutup, pasokan kayu ke pabrik berhenti. Pabrik tutup, kami pasti di-PHK," keluh seorang warga pekerja industri kayu, Sulaiman, (2/1/2026).
Warga menilai, meski kementerian aktif membenahi dampak kerusakan hutan akibat bencana, kebijakan administratif yang menghentikan operasional pabrik justru menciptakan krisis baru.
"Kami sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup di sini. Bencana alam mulai reda, tapi bencana pengangguran mulai menghantui kami," tambah warga tersebut dengan nada sedih.
Ancaman pengangguran dalam skala besar ini dikhawatirkan dapat memicu aksi massa yang anarkis jika tidak segera dicarikan solusi. Warga mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mengaktifkan kembali akses pengiriman kayu agar roda ekonomi di Aceh dan Sumatera Utara dapat kembali berputar.
"Habis bencana terbitlah PHK. Kami hanya butuh makan, kami harus bekerja. Silakan benahi hutan, tapi jangan matikan piring nasi kami," tegas para pekerja.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih berharap ada relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat agar perusahaan pengolahan kayu yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah tidak gulung tikar secara permanen.
Editor : Chris
Artikel Terkait
