DELISERDANG, iNewsMedan.id - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Musa Rajekshah, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera mengambil langkah konkret dalam penanganan pascabencana alam di Sumatera Utara, khususnya terkait masalah tempat tinggal para korban.
Bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara telah menimbulkan dampak serius, salah satunya adalah kerusakan bahkan kehancuran total rumah tempat tinggal masyarakat.
Musa Rajekshah menekankan bahwa Kementerian PKP harus segera bertindak untuk mengatasi persoalan hunian ini. "Sekarang ini kita juga harus memikirkan rumah tempat tinggal bagi para korban yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rumah-rumah mereka sekarang ini banyak rusak bahkan tidak terlihat lagi diterjang longsor," kata Musa Rajekshah saat rapat di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Rabu (10/12/2025).
Pria yang karib disapa Ijeck ini mempertanyakan opsi penanganan bagi korban yang kehilangan rumah. Apakah mereka akan direlokasi atau dibangunkan rumah baru. Terlebih, di beberapa lokasi, bencana telah meratakan rumah warga, bukan sekadar kebanjiran.
"Karena tidak akan mungkin masyarakat lama mengungsi di tempat penampungan, mereka juga membutuhkan tempat tinggal, karena harta bendanya sudah hilang, hancur diterjang longsor," tegas Ijeck.
Selain masalah tempat tinggal, Ijeck juga menyoroti kondisi kesehatan para korban pascabencana alam. Ia menyebut, tim kesehatan harus dikerahkan secara optimal.
"Saya sejak hari pertama bencana melanda di Kota Medan sudah meminta tim untuk turun melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Kemudian kita juga menurunkan tim kesehatan, karena korban sudah mulai ada yang terjangkit ISPA, diare bahkan penyakit kulit," ungkapnya.
Oleh karena itu, Ijeck mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada satu masalah saja pascabencana. Ia juga menyinggung peristiwa banjir yang melanda Kota Medan, yang disebutnya sebagai bencana terparah yang pernah terjadi.
"Banjir yang terjadi di Kota Medan terparah terjadi dalam sejarah. Rumah Dinas Gubernur saja sampai kebanjiran," ucapnya.
Menurutnya, hal ini tidak lepas dari menyusutnya tata kelola ruang terbuka hijau di Kota Medan akibat masifnya pembangunan, serta perencanaan penanganan banjir yang belum memadai. "Ini jadi pelajaran buat kita, pastinya kejadian ini ada kesalahan, bagaimana tata kelola kita tentang alam," jelasnya.
Lebih lanjut, Ijeck juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perbaikan tebing-tebing curam di sepanjang jalan lintas guna mengantisipasi bencana longsor. Jika dibiarkan, kerusakan infrastruktur akibat longsor akan terus berulang.
"Data yang dikirimkan ke saya, setiap tahunnya longsor terjadi di sejumlah titik dan mengakibatkan kerusakan jalan. Inilah terjadi karena retaining wall belum banyak terbangun untuk menahan material-material longsor untuk setidaknya dapat mengantisipasi kerusakan lebih parah," ungkapnya.
Ijeck berharap pemerintah ke depan dapat menjalankan program-program antisipasi ini demi mengurangi kerusakan parah dan meminimalkan beban negara terhadap pemulihan infrastruktur.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
