Ia juga menyinggung persoalan inflasi di Sumut yang masih dipengaruhi harga komoditas seperti cabai, bawang merah, dan beras. Menurutnya, meski pasokan sudah digelontorkan dari luar daerah, opini harga yang sudah mahal di masyarakat tetap terbentuk, sehingga memengaruhi daya beli. Akhirnya masyarakat tetap tidak membeli cabai yang sudah didatangkan dari Jawa.
Lebih lanjut, Sofyan Tan menyoroti perizinan usaha yang dinilai masih lambat dan menghambat perputaran ekonomi di daerah. “Perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lama keluar menyebabkan gedung terlambat dibangun, usaha tidak jalan, penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, dan roda ekonomi pun tidak berputar,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi terus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif dan memperbaiki sistem perizinan. “Masukan Pak Sofyan Tan kami terima dengan baik. Soal PBG, di daerah kebijakannya sudah nol rupiah,” kata Bobby.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto itu bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi terkait potensi penerimaan negara serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN. Sekaligus sebagai fungsi pengawasan dalam memastikan penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari transfer ke daerah berjalan baik, efektif dan efisien. Serta untuk memghimpun informasi mengenai kondisi pengendalian inflasi dan kebijakan yang sudah berjalan selama ini.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumut juga meminta agar pemerintah pusat tidak memangkas dana transfer untuk daerah tertinggal di Sumut seperti di Kepulauan Nias. “Untuk 2026, ada penurunan sekitar Rp200 miliar rata-rata per kabupaten/kota. Ini tentu berdampak besar,” ujar Bobby.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
