MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memulai Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun 2026. Inisiatif ini menandai langkah konkret Pemprov untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dan memastikan akses pendidikan yang lebih merata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Sumut, Dikky Anugerah, dalam konferensi pers di Medan, Rabu (17/9/2025), menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang akan merasakan manfaat program ini di tahun 2026, dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
"Ini daerah yang masih mendapat perhatian lebih, supaya bisa mengakselerasi pembangunan," ujar Dikky.
PUBG akan memberikan pembebasan biaya SPP untuk SMA, SMK, dan SLB di seluruh Sumut. Setelah Kepulauan Nias, program ini akan dilanjutkan ke kawasan Pantai Barat pada tahun 2027, dan seterusnya hingga menjangkau seluruh wilayah Sumut.
"Poin pentingnya, agar orang tua anak sekolah kita tidak lagi memikirkan (biaya), meringankan beban orang tua untuk sekolah gratis," tambah Dikky.
Inovasi Layanan Publik Pemprov Sumut
Selain PUBG, Dikky Anugerah juga memaparkan beberapa program unggulan lain yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang digagas oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Program-program ini dirancang untuk memberikan solusi cepat dan efektif bagi berbagai kebutuhan masyarakat, di antaranya:
- Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP): Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di pasaran.
- Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat Responsif Handal dan Solutif (CERDAS): Program ini berfokus pada digitalisasi layanan publik, dengan rencana pembuatan satu portal terpadu untuk semua layanan Pemprov. Untuk mendukungnya, akan disediakan juga internet gratis di ruang publik.
- Program Berobat Gratis (PROBIS): Memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan gratis hanya dengan menggunakan KTP.
- Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI): Program ini fokus pada pengembangan infrastruktur sesuai potensi wilayah, misalnya intervensi pada sektor swasembada pangan.
- Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE): Bertujuan menyelesaikan masalah hukum dengan mengutamakan pendekatan alternatif daripada jalur hukum formal.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
