Toni menyerukan agar semua pihak mengakhiri polemik saling pecat kader di semua tingkatan. Ia menekankan bahwa PPP saat ini sedang dalam kondisi sulit pasca-hasil Pemilu 2024, sehingga tidak perlu lagi mengungkit masa lalu.
"Bahwa terkait dengan persoalan yang pernah menimpa Gus Rommy beberapa tahun silam sudah dipertanggungjawabkan di depan hukum," ujarnya.
Toni menambahkan bahwa hak politik Rommy sebagai warga negara juga tidak dicabut, memungkinkannya untuk aktif kembali dalam dunia politik. Oleh karena itu, sebagai salah satu kader terbaik PPP, Rommy diminta oleh Plt. Ketum PPP H.M. Mardiono untuk menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, menggantikan posisi Mardiono sebelumnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
