MEDAN, iNewsMedan.id – Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon menyatakan ketidaksetujuannya atas langkah pengambilalihan 4 pulau selama ini menjadi otoritas Aceh dicaplok Sumut dengan dasar keputusan Menteri Dalam Negeri.
Rapidin menilai, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution seharusnya fokus pada pembangunan daerah sendiri tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu.
“Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi saja membangun Sumatera Utara dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas dan tidak membuat gejolak yang tidak penting di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai tanpa urgensi dan berpotensi memicu ketegangan antarprovinsi.
Empat pulau yang menjadi sorotan adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa langkah Mendagri tersebut diambil secara sepihak dan tanpa dasar jelas.
“Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa dasar yang jelas. Pemberian 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara tidak ada urgensinya,” tegas Rapidin, yang juga merupakan anggota DPR RI asal Sumatera Utara, dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Aceh maupun Sumatera Utara berada dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kebijakan yang justru bisa memicu gesekan horizontal seharusnya dihindari.
“Tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” katanya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
