Tak hanya itu, Bobby juga bakal melibatkan pihak swasta untuk melakukan pembangunan di Sumut melalui kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengingat, APBD Sumut tidak sanggup untuk membangun semuanya.
"Dan eksternal yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti yang disampaikan Pak Edy tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya," jelasnya.
Namun, Edy Rahmayadi menilai Bobby saat menjadi Wali Kota Medan selalu langsung menemui Menteri tanpa melalui DPR.
"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di Wali Kota saja, itu langsung ke Menteri tidak ke DPR," ungkap Edy saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11/2024).
Edy mengetahui hal itu lantaran datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Edy juga menegaskan bahwa Komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubernur Sumut, dan bukan langsung bertemu Menteri.
"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," jelas Edy.
Edy menjelaskan apabila Bupati dan Wali Kota tidak memiliki urusan langsung ke Menteri. Menurutnya, Bupati dan Wali Kota seharusnya bertemu dengan Gubernur terlebih dahulu. Mengingat, secara hierarki, Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
"Tidak urusan kepala daerah Bupati dan Wali Kota langsung ke Menteri, yang adalah Gubenur. Secara heirarki, Bupati dan Wali Kota harus melalui Gubenur, karena Gubenur adalah perwakilan pusat di daerah itu ada undang-undang nya," tegas Edy.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
