MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO kepada pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, yakni Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kaldera Toba.
UNESCO memberikan kartu kuning lantaran minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini resmi diumumkan oleh UNESCO melalui laman resminya di unesco.org.
"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu?. Dua tahun kedepan, itukan tidak lama. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut lo kita dari UNESCO dan mengambil itu kembali tidak gampang," ujar Baskami Ginting di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (14/9/2023).
Lebih lanjut, Baskami meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mengumpulkan para pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, agar segera memperbaiki permasalahan yang ada. Sehingga, UNESCO mencabut kartu kuning tersebut.
"Jadi saya mau, nanti saya akan laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, apa sebabnya kanapa tidak ada fungsi mereka itu, ini kan fakum semua ini pengurus-pengurusnya," sebutnya.
Baskami juga menilai banyak pihak-pihak tidak menjalankan tugasnya. Di antaranya, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya.
"Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelasnya.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
