Di sana lanjut Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, dia dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat yang terpengaruh langsung oleh aktivitas tambang mendukung penuh beroperasinya PT DPM di Dairi.
Dikatakannya bahwa hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.
"DPRD Dairi mendukung berlanjutnya operasi PT DPM dan meminta Kemenko Marves untuk mengawal investasi yang dilakukan di Kabupaten Dairi. Keyakinan DPRD Dairi adalah bahwa investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi," ungkapnya.
Kemudian pada tanggal 1 September 2023, DPRD Dairi melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian LHK, Sabam Sibarani mengatakan pihaknya menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencabut Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan PT DPM (SKKL) yang telah diterbitkan, meskipun melalui proses yang komprehensif dan kajian yang kredibel.
Sabam juga menyerukan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berjuang untuk mempertahankan SKKL PT DPM dengan upaya hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"DPRD Dairi akan tetap berkomitmen untuk terus mendengar dan menjalankan aspirasi masyarakat serta bekerja keras demi kemajuan Kabupaten Dairi," pungkas Sabam.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
