MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara tegas meminta semua pihak menghentikan pertambangan ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Menurut Edy, pertambangan ilegal berdampak besar pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal.
Masalah pertambangan ilegal masih menjadi polemik di Mandailing Natal terutama penambangan emas. Edy Rahmayadi meminta kepala desa, Babinsa, Babinkamtibnas dan masyarakat berperan aktif mengahalau penambangan ilegal di daerahnya.
"Kepala desa, Babinkamtibnas, yang paling dekat dengan itu, secara undang-undang itu sudah kita lakukan, itu sudah melanggar peraturan, harus berani kalau itu menyengsarakan rakyat," katanya saat dialog dengan masyarakat di acara Ngobrol Bersama Pemimpin (Ngopi) Sumut, Selasa (11/10/2022).
Salah satu dampak terbesar pertambangan ilegal adalah masalah kesehatan termasuk stunting di Kabupaten Mandailing Natal. Edy berharap ini menjadi perhatian lebih baik Pemprov Sumut juga Pemkab Mandailing Natal.
"Coba perhatikan, apa ada pekerja tambang yang makmur, berapa persen, lebih besar lagi dampak buruknya. Tapi, kalau kita suruh dia berhenti, kita harus siapkan alternatif pekerjaan lain, bertani misalnya, beternak atau yang lainnya," ucapnya didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.
Pada kegiatan dialog tersebut, salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal jalan. Menurut salah satu warga, Sofian Lubis, beberapa ruas jalan terancam rusak parah dalam waktu dekat bila tidak dibenahi.
"Jalan kami banyak yang rusak, misalnya dari Hutapangan ke Huta Lobu, tahun depan kalau tidak diperbaiki tidak bisa dilalui lagi pak, jadi kami mohon perhatiannya," katanya pada acara yang dihadiri desa-desa sekitar Bangkelang.
Sementara itu, Wakil Bupati Mandailingnatal Atika Nasution mengatakan, akan terus bersinergi dengan semua pihak termasuk Pemprov Sumut terkait penambangan ilegal. Selain itu, pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan sektor pertanian, termasuk karet.
"Ada sekitar 25.000 Ha lahan karet masyarakat yang saat ini butuh peremajaan dan mereka tidak memiliki dana, sekarang kami sedang melakukan studi untuk mendapatkan data yang akurat, mana kebun rakyat, mana yang masuk hutan lindung, kalau ini selesai masyarakat kita banyak yang akan kembali aktif bertani dan berkebun untuk kesejahteraan mereka," kata Tika.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
