Sahat menyayangkan pernyataan salah satu anggota DPRD Medan yang mengatakan segelintir warga menolak pembangunan tanggul rob. Apalagi, sambung Sahat memakai diksi 'segelintir warga'.
"Anggota dewan itu jangan membuat Warga Belawan dengan Wali Kota Medan seolah saling berhadap - hadapan. Apa harus seluruh warga terdampak banjir rob datang lagi ke kantor Wali Kota Medan mengantar surat berisi sikap dan tanggapan. Surat yang diantar Jumat lalu ditandatangani seribu orang lebih warga Kelurahan Belawan Bahagia. Sudah lebih dari cukup itu untuk menyatakan sikap," tegas Sahat.
Sahat menambahkan, warga Belawan Bahagia sudah menyampaikan tujuh solusi mengatasi banjir rob melalui surat resmi kepada Wali Kota Medan dan Ketua DPRD Medan antara lain tanggul penahan banjir rob dibelakang rumah warga.
"Kalau lahan tersebut disebut milik PT Pelindo I wali kota kan bisa negosiasi agar Pelindo melepas lahan sekitar 4, 5 hektare yang akan dibangun tanggul dibelakang rumah warga tersebut, bukan malah merelokasi warga ke rumah susun seperti rencana Pemko Medan. Apalagi lahan untuk rusun juga diharapkan dari lahan Pelindo. Jadi lucu dan aneh," sebut Sahat.
Sambung Sahat, pembangunan rumah memerlukan waktu dan anggaran besar serta perencanaan matang termasuk aksesibilitas. Kemudian, Sahat juga menyarankan, Pemko Medan akan lebih hemat menggunakan APBD jika membangun tanggul penahan rob dibelakang rumah warga ketimbang membangun didepan rumah warga dengan risiko akan membuat rumah dibibir pantai akan tenggelam jika terjadi banjir rob.
"Jadi tidak perlu memindahkan warga ke rumah susun. Cukup bangun tanggul dibelakang rumah warga, buka kembali benteng - benteng sawit dan tambak ikan di Paluh Goni, Paluh Mawas, Paluh Kurau, Paluh Bagong, Sungai Hiu Batang Serai dll yang menyebabkan banjir rob. Jadi APBD Medan yang direncanakan untuk merelokasi warga bisa dipakai untuk sektor lain," pungkasnya.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
