Mendag Lutfi Minta WTO Harus Jadi Bagian Solusi Berbagai Krisis Global

JAKARTA, iNews.id – Menteri  Perdagangan  RI  Muhammad  Lutfi  menyerukan  agar  World  Trade Organization (WTO) harus menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia  saat   ini,   yaitu   ekonomi,   lingkungan,   kesehatan,   dan   keamanan.   

Semua   anggota   harus   dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral. Penegasan ini disampaikan dalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi  penting  bagi  banyak  anggota  WTO,  khususnya  negara  berkembang  dan  negara  kurang berkembang (least developed countries/LDCs).  Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” tegas Mendag Lutfi.

Sebelum  pembukaan  KTM  ke-12  WTO,  Dirjen  Perundingan  Perdagangan  Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili Mendag Lutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6). 

Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33   terus   memperkuat   persatuan   dan   solidaritas   dalam   memperjuangkan   kepentingan   negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM  ke-12  WTO. Beberapa  isu prioritas  lainnya antara  lain  ketahanan  pangan,  stok  pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai  instrumen  perlindungan  kepada  petani  kecil  saat  terjadinya  lonjakan  impor.  Kelompok  G33 berkepentingan  untuk  mengawal  isu  tersebut  karena  berpengaruh  terhadap  kebutuhan  stok  pangan serta ketahanan pangan,”kata Djatmiko.

Pada  pertemuan  Cairns  Group  (CG)  (12/6),  Djatmiko  juga  menyampaikan  perlunya  mengakomodasi kepentingan  negara  berkembang seperti  Indonesia  dan  LDCs  terkait  subsidi  domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.

Dalam   rekaman   pernyataannya, Mendag   Lutfi   juga   menyampaikan bahwa sistem   perdagangan multilateral  memiliki  peran  untuk mempromosikan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang  lebih  parah.  Indonesia  setuju  bahwa  prinsip  dasar disiplin  perikanan  adalah  untuk  memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF). 

Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan  pembangunan  negara-negara  yang  mengandalkan  perikanan  rakyat  dan  skala  kecil  untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.   Berbicara  mengenai  Penangguhan  Kekayaan  Intelektual  pada  persetujuan  Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights(TRIPs),  Mendag  Lutfi menegaskan  pentingnya  responsWTO  terhadap pandemi. 

“Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal  dan  setara  untuk  vaksin  Covid-19,  barang  penting,  dan  teknologi.  Untuk  itu, saya  percaya TRIPs  Waiver  harus  menjadi  bagian  utama  dari  jawaban  WTO  kepada dunia  dalam  penanganan pandemi,”kata Mendag Lutfi.

Sekilas tentang Konferensi Tingkat Menteri WTO KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun  sekali. Pertemuan  terakhir  dilaksanakan  pada  2017  di  Argentina.  Pertemuan  KTM  ke-12  WTO yang  seharusnya dilaksanakan  pada  2019  akan membahas beberapa  isu,  antara  lain  pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan  reformasi  WTO.  

Editor : Ismail