Tak Terima Perusahaan Dituding Rampas Lahan, Karyawan PT Sri Timur Gelar Aksi di Kantor Desa
LANGKAT, iNewsMedan.id– Puluhan karyawan PT Sri Timur mendatangi Kantor Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Senin, 16 November 2026. Dalam aksi damai tersebut, mereka meminta aparat desa bersikap proaktif dan tidak mudah terpengaruh tudingan negatif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.
Aksi itu dipicu beredarnya pemberitaan yang menuding PT Sri Timur melakukan perampasan lahan milik warga. Tuduhan tersebut disampaikan oleh pihak yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YP&MPR melalui media terbitan mereka, Koran Penyelidik Kejahatan (KPK).
Koordinator aksi yang juga Danru Kebun PT Sri Timur, Eko Rangkuti, menilai tudingan tersebut tidak didukung data yang jelas. Ia khawatir persoalan itu justru memicu keresahan di kalangan karyawan maupun mitra perusahaan.
"Kami menduga tudingan ini bisa muncul karena ada oknum di Kantor Desa yang berkompromi dengan pihak LSM YP&MPR. Sehingga mereka merasa mudah menyampaikan tudingan negatif terhadap PT Sri Timur. Padahal datanya tidak jelas," kata Eko.
Ia menegaskan, perusahaan memiliki dokumen perizinan resmi yang dapat dibuktikan melalui tim legal. Karena itu, pihaknya meminta aparat desa tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dinilai menyebarkan informasi negatif tanpa dasar yang jelas.
"Kami berkeyakinan perusahaan ini memiliki dokumen-dokumen perizinan yang resmi. Tim legal kami dapat membuktikannya. Namun, kami resah karena tudingan itu membuat mitra-mitra perusahaan ikut resah," ujarnya.
Aksi puluhan karyawan tersebut diterima langsung Camat Brandan Barat yang juga menjabat Pj Kepala Desa Sei Tualang, Fathan. Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai dan menyatakan akan menindaklanjuti masukan para karyawan.
"Kami sangat menyambut baik. Ini tentu menjadi masukan bagi kami untuk memberikan perhatian terhadap warga yang bekerja di perusahaan ini," katanya.
Fathan menyebut PT Sri Timur telah beroperasi selama puluhan tahun dan turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Ia juga menilai tudingan terhadap perusahaan semestinya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Setahu saya perusahaan ini sudah memiliki legalitas sesuai regulasi yang ada. Perusahaan ini sudah puluhan tahun beroperasi. Saya tidak yakin bisa beroperasi selama itu jika administrasinya tidak lengkap," ungkapnya.
Meski demikian, Fathan mengatakan akan mengevaluasi jajaran perangkat desa guna memastikan tidak ada oknum yang terlibat dalam pembentukan opini negatif terhadap perusahaan.
"Kami tentu harus ikut menjaga iklim usaha yang baik di wilayah kami," pungkasnya.
Usai menyampaikan aspirasi di kantor desa, para karyawan melanjutkan aksi ke Polsek Babalan. Kedatangan mereka disambut jajaran kepolisian yang mengajak para karyawan berdiskusi mengenai persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Kanit Intel bersama petugas piket menjelaskan langkah dan prosedur yang dapat ditempuh apabila para karyawan ingin membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Setelah diskusi selesai, para karyawan membubarkan diri dan kembali ke perusahaan.
Editor: Ismail