Pasca Bencana Ekologis, Tapteng Gelar Workshop Menata Ulang Demi Hindari Kuburan Massal

TAPTENG, iNewsMedan.id - Enam bulan pasca bencana ekologis dahsyat yang melanda pada November 2025, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama pemangku kepentingan menggelar Workshop bertajuk 'Menata Ulang Kabupaten Tapanuli Tengah dan Ekosistem Batang Toru'. Kegiatan ini dilaksanakan di GOR Pandan, Tapteng, Selasa (12/5/2026).

Panitia kegiatan, Timbul Panggabean, mengungkapkan bahwa workshop ini merupakan respons atas kegagapan sistem penanggulangan bencana yang dirasakan saat wilayah Tapteng dan ekosistem Batang Toru luluh lantak tahun lalu. Menurutnya, kerentanan Tapteng saat ini sudah pada tahap yang sangat serius.

Baca Juga

TNI Hadirkan Sumur Bor, Solusi Air Bersih Pengungsi Rusunawa Pandan

"Kita tidak punya sistem, tidak punya SOP penanggulangan bencana saat itu karena memang wilayah kita tidak pernah dilanda bencana sedahsyat ini. Sekarang, setiap hujan turun satu atau dua jam saja, warga di Hutana Bolon dan Tuktuh selalu was-was. Ini menunjukkan ada yang salah urus dalam tata kelola lingkungan kita," ujar Timbul.

Dalam paparannya, Timbul menyoroti kondisi alam yang belum pulih. Laut Tapteng terpantau masih berwarna cokelat akibat kiriman sedimen dari sungai yang keruh. Hal ini mengindikasikan bahwa catchment area atau daerah tangkapan air di bagian hulu masih mengalami kerusakan parah.

Timbul mengkritik upaya penanganan selama enam bulan terakhir yang dianggap terlalu fokus pada perbaikan di sisi hilir, sementara sumber masalah di hulu belum tersentuh.

Baca Juga

Aksi Bersih Pantai dan Tanam Pohon Alumni UT Medan di Tapteng

"Sumber banjir dan longsor itu ada di hulu. Kalau kita hanya memperbaiki hilir tapi membiarkan hulu rusak, kita tidak akan pernah berdaya menghadapi bencana susulan," tegasnya.

Workshop ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perda Penataan Ruang. Timbul mengingatkan kembali pesan dari Bupati Tapanuli Tengah mengenai risiko mengabaikan aturan pembangunan yakni masih banyak warga yang membangun rumah persis di tepi sungai hingga tiang dapur masuk ke badan air, serta perumahan yang berdiri tepat di bawah lereng gunung.

"Jika proses pembiaran ini terus berlanjut, Tapteng dinilai tengah 'mempersiapkan kuburan massal' bagi warganya sendiri karena cuaca ekstrem yang sulit diprediksi," tegas Timbul.

Baca Juga

Pasca-bencana Tapteng, PKS Sumut Komitmen Lanjutkan Upaya Rehabilitasi

Kegiatan ini sengaja mengundang para Kepala Desa dan Lurah, terutama yang wilayahnya berada di zona merah rawan bencana. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membangun di area terlarang.

"Pemerintah melarang membangun di tepi sungai atau gunung bukan karena ingin zalim atau otoriter, tapi semata-mata demi keselamatan jiwa warga. Menata ulang adalah satu-satunya kesempatan kita agar tragedi serupa tidak berulang di masa depan," tutup Timbul.

Selain penataan kawasan sungai dan gunung, workshop ini juga akan membahas rencana strategis penataan kawasan pantai Tapanuli Tengah ke depannya agar lebih resilien terhadap bencana ekologis.

Baca Juga

UISU Kirim Tim Tanggap Darurat Bencana ke Langkat dan Tapteng Berbekal Hibah Kemendiksaintek

Dalam Workshop ini juga dihadiri oleh para narasumber di antaranya Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Tengah, Praktisi Tata Ruang, Heri Prasetio, Kepala Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar, Elvina Rosinta Dewi, Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Edward Darmansyah P, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Zainuddin dan Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Boy Jerry Even Sembiring diwakili oleh Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Nasional, Dana Prima Tarigan.

Editor : Jafar Sembiring