Sumatera Masuk Fase Pemulihan, BNPB Sebut Lahan Relokasi Jadi Kendala Utama
JAKARTA, iNewsMedan.id - Pemerintah resmi menetapkan seluruh wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera masuk ke dalam fase transisi darurat menuju pemulihan. Meski akses utama mulai terhubung, tantangan besar kini bergeser pada persoalan ketersediaan lahan relokasi serta pemenuhan kebutuhan 10.854 jiwa yang hingga kini masih bertahan di pengungsian.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengonfirmasi bahwa penanganan di lapangan, khususnya di Sumatera Barat, telah menunjukkan progres stabil tanpa adanya penambahan korban jiwa baru. Namun, prioritas pencarian dan penanganan pengungsi tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).
Di tengah upaya pemulihan fisik, data terbaru menunjukkan masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang dalam bencana ini. Selain pencarian yang terus diupayakan, pemerintah juga fokus pada akurasi data kerusakan rumah milik belasan ribu pengungsi agar bantuan bisa segera disalurkan.
BNPB menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan kembali rumah warga yang hancur sangat bergantung pada validitas data di tingkat akar rumput agar tidak terjadi tumpang tindih atau keterlambatan pencairan.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan,” tegas Suharyanto.
Hambatan paling krusial yang ditemui di lapangan saat ini adalah ketersediaan tanah yang aman untuk pemukiman kembali bagi ribuan pengungsi tersebut. Banyak daerah terdampak berada di zona merah yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali, sehingga memerlukan kebijakan relokasi.
Suharyanto menyebutkan bahwa pembaruan data pembangunan hunian sementara dan tetap akan terus dilakukan secara dinamis, sembari mengatasi hambatan administratif di daerah.
“Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana,” tambahnya.
Pemerintah berjanji akan terus mengawal kerja Satgas di lapangan untuk memastikan transisi pemulihan berjalan cepat, terutama dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur dan hunian bagi warga terdampak.
Editor : Jafar Sembiring