Internal Golkar Sumut Memanas, Pengamat Ingatkan Potensi Kerugian Kader

MEDAN, iNewsMedan.id - Penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara menggantikan Musa Rajekshah (Ijeck) dinilai sebagai sinyal kuat adanya intervensi penguasa dalam dinamika internal partai.

Pengamat politik Bakhrul Khair Amal menduga akan terjadi pergolakan besar yang berpotensi merugikan seluruh kader Golkar di Sumatera Utara jika DPP tidak segera mengambil langkah transparan. Ia mendesak Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk bersikap tegas guna memastikan tidak ada polemik yang menguntungkan kelompok tertentu.

Baca Juga

Ijeck Bantah Pernyataan Ahmad Doli Kurnia: Tak Pernah Ada Komunikasi Soal Plt dan Musda Golkar Sumut

“Bahlil harus menjadi ayah yang baik bagi seluruh kader Golkar terkhusus terkait dinamika di Sumatera Utara. Buktikan jika Bahlil melakukan hal ini bukan karena tekanan politik dari pihak tertentu. Silakan akomodir semua kader yang ingin maju di Musda Golkar Sumatera Utara tanpa ada memberikan perhatian khusus pada siapa pun,” katanya, Sabtu (27/12/2025).

Bakhrul menyangsikan keberanian Bahlil untuk memberikan penjelasan terbuka terkait penunjukan Plt. tersebut. Menurutnya, keraguan publik terhadap demokratisasi di tubuh Golkar hanya bisa ditepis jika pimpinan partai berani bertindak objektif seperti era kepemimpinan sebelumnya.

“Kalau itu dilakukannya maka semua pandangan-pandangan yang skeptis terhadap Partai Golkar akan berkurang. Sebab, selama ini cara-cara demokratis di partai tersebut yang ditunjukkan secara terbuka hanya berani dilakukan oleh sosok Akbar Tanjung kala membuka konvensi calon presiden dari Golkar beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Baca Juga

Bahlil Dianggap Rusak Golkar Sumut, Pengamat: Jangan Ada Politik Tukar Kepala untuk Kelompok

Lebih lanjut, ia mengkritik kondisi partai politik di Indonesia yang dinilai semakin jauh dari nilai ideal akibat praktik nepotisme demi kepentingan kapitalis. Bakhrul menyoroti bagaimana proses pengambilan kebijakan internal sering kali mengabaikan aturan organisasi.

“Ini kan sudah jauh menyimpang, tidak ada lagi demokrasi dalam acara yang judulnya musyawarah daerah. Bagaimana mungkin musyawarah tapi tidak ada demokrasi, tidak ada ruang untuk mengakomodir pemilik suara yang sah berdasarkan AD/ART mereka? Ini kondisi yang sangat ironis pada partai-partai politik,” sebutnya.

Ia meyakini bahwa sosok pemimpin ideal hanya akan lahir jika Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut mendatang mengakomodir seluruh kader potensial tanpa intervensi. Namun, ia pesimistis hal itu dapat terwujud dalam waktu dekat.

Baca Juga

Akademisi Pertanyakan Urgensi Penunjukan Doli Kurnia sebagai Plt Ketua Golkar Sumut

“Sayangnya hal ini mungkin tidak akan terjadi. Karena faktanya, politik kita masih berkutat pada tiga hal yaitu balas budi, balas jasa dan balas dendam,” demikian Bakhrul Khair Amal.

Editor : Jafar Sembiring