Polemik Ijazah Jokowi: Pengamat Kebijakan Laporkan Arsip Nasional RI ke Bareskrim

JAKARTA, iNewsMedan.id – Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali memanas. Kali ini, Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, secara resmi melaporkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ke Bareskrim Polri pada Jumat (7/11/2025).

Laporan ini diajukan karena Bonatua menduga adanya kelalaian dalam kearsipan. ANRI diketahui tidak memiliki salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, padahal dokumen tersebut dinilai penting untuk arsip negara.

Dokumen KPU Diragukan Keautentikannya

Baca Juga

Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Roy Suryo Bikin Geger: Saya Senyum, Ini Baru Proses Awal

Bonatua Silalahi menjelaskan bahwa selama ini ia telah mengumpulkan salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan KPU DKI Jakarta sebagai bahan penelitian. Namun, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak terautentikasi.

"Setelah saya teliti dokumen-dokumen dari pihak KPU, ternyata KPU tidak pernah melakukan yang namanya verifikasi-klarifikasi antara ijazah asli dan fotokopi. Tidak ada yang tahu ini," kata Bonatua.

Untuk mendapatkan dokumen yang sah dan otentik bagi penelitiannya, Bonatua menyebut ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah seharusnya menjadi pihak yang menyimpan salinan ijazah tersebut, sesuai prosedur undang-undang kearsipan.

ANRI Mengaku Tak Punya Daya Paksa

Baca Juga

Pesan Mendalam Abu Bakar Ba'asyir kepada Jokowi: Mengamalkan Hukum Islam dengan Baik

Pelaporan ini merupakan puncak dari keganjilan yang ditemukan Bonatua. Sebelumnya, ANRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak memiliki salinan ijazah Jokowi.

Dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 28 Oktober 2025, pihak ANRI menyatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan atau daya paksa untuk mengambil salinan dokumen tersebut dari KPU, terutama jika KPU telah menetapkan informasi tersebut bersifat dikecualikan.

"Tidak ada daya paksa menurut UU maupun PP ANRI. [Dokumen] tidak dikuasai dan tidak ada daya paksa," jawab pihak ANRI dalam persidangan KIP.

Baca Juga

BREAKING NEWS Jokowi Tanggapi Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto 

Laporan ke Bareskrim ini diajukan Bonatua sebagai upaya mencari dokumen yang sah untuk menyelesaikan polemik dan menegakkan prinsip transparansi kearsipan negara.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta