Bobby Nasution Sindir Menkeu Soal Pemangkasan Dana Transfer: Kasihan Daerah Kecil 

MEDAN, iNewsMedan.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution angkat bicara soal kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Ia menilai, kebijakan itu berpotensi “melukai” daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

“Kalau di provinsi mungkin tak terlalu terasa. Tapi yang kasihan itu kabupaten kecil seperti di Nias. Mereka masih sangat bergantung pada dana transfer,” kata Bobby saat meninjau perumahan subsidi SMK Residence 2 di Lubuk Pakam, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga

Bobby Nasution Gagas Integrasi Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Ini Kata Ekonom

Bobby menyebut, untuk Sumut sendiri, dana yang terpangkas mencapai Rp1,1 triliun dari total transfer tahun sebelumnya sekitar Rp5,5 triliun. “Kita sudah sampaikan langsung ke Kementerian Keuangan bersama para gubernur lain. Harapannya, daerah afirmasi jangan jadi korban dari kebijakan ini,” tegasnya.

Menurutnya, pemangkasan itu bisa mengguncang sejumlah program prioritas Pemprov Sumut. Lima program utama yang selama ini dijalankan terancam harus disesuaikan. “Kami tetap fokus pada lima program utama, tapi kalau pemotongan ini berlanjut, mau tak mau RPJMD mesti kita ubah,” ucapnya.

Sementara secara nasional, pemerintah pusat mengurangi alokasi dana TKD dalam RAPBN 2026 menjadi Rp649,99 triliun dari Rp919,87 triliun di 2025. Walau kemudian ditambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun, jumlah itu tetap jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Baca Juga

Cegah PMI Nonprosedural dari Desa, Imigrasi Sumut Bentuk 171 Desa Binaan dan 53 Pimpasa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemangkasan dilakukan karena ditemukan banyak penyimpangan penggunaan TKD di sejumlah daerah. “Masih banyak uang transfer yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah ingin memastikan dana ini benar-benar efektif,” ujarnya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Dengan pemangkasan sebesar itu, Bobby menilai pemerintah pusat perlu lebih bijak membedakan daerah yang kuat dan yang masih tertatih secara fiskal. “Kalau semua disamaratakan, yang paling sakit itu daerah kecil. Harusnya mereka malah dibantu,” pungkasnya.

Editor: Ismail