Truk BL Asal Aceh Dirazia di Sumut, Muzakir Manaf Respons Menohok: Kalau Sudah Dijual, Kita Beli!

BANDA ACEH, iNewsMedan.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dikenal akrab sebagai Mualem, akhirnya buka suara menyikapi kegaduhan yang beredar luas di media sosial. Kegaduhan ini diduga dipicu oleh tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang sempat menghentikan truk berplat BL (Aceh) di kawasan Langkat, Sabtu (27/9/2025).

Dalam rapat paripurna di DPRA, Senin (29/9/2025) malam, Mualem memilih untuk menanggapi polemik ini dengan sikap yang santai dan tidak reaktif. Ia meminta masyarakat Aceh agar tetap tenang.

Baca Juga

Bobby Datangi Muzakir Manaf Salaman dengan Kepalan Tangan, Ekspresi Wajah Datar, Mualem Tersenyum

“Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biar orang lain yang berkicau,” ujar Mualem, memberikan panduan agar tidak terpancing emosi publik sebagaimana di-posting di Instagram @awak_lhokseumawe.

Meskipun menyarankan ketenangan, Mualem menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan tetap memberikan perhatian khusus pada kebijakan plat kendaraan tersebut. Ia melontarkan perumpamaan khas Aceh yang syarat makna sebagai isyarat kesiapan bertindak.

“Kita wanti-wanti juga, meunyo ka dipublo, tablo (kalau sudah dijual, kita beli). Nyo ka gatai, tagaro (kalau sudah gatal, kita garuk),” tegasnya, menunjukkan bahwa ia siap merespons jika situasinya memang membutuhkan tindakan.

Baca Juga

Gubernur Aceh Mualem Soal Viral Truk Plat BL Dihentikan di Sumut: Sabar, Biar Orang Lain Berkicau

Mualem menilai polemik seputar plat kendaraan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan pentingnya bagi masyarakat Aceh untuk tetap fokus pada hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat.

“Kita tenang saja. Itu kita anggap angin lalu, kicauan burung yang justru merugikan dirinya sendiri,” pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi klarifikasi sebelumnya dari Gubernur Sumut Bobby Nasution. Bobby telah menegaskan bahwa kebijakan penggantian plat dari luar daerah—termasuk BL ke BK—bukanlah larangan bagi kendaraan Aceh, melainkan aturan yang mewajibkan perusahaan yang beroperasi dan berdomisili di Sumut untuk membayar pajak di provinsi tersebut.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta