Bukan Batasan Potongan Aplikasi, ORASKI Sarankan Insentif Pajak Untuk Sejahterakan Ojol

JAKARTA, iNewsMedan.id - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) secara tegas menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025. Sikap ini sejalan dengan jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap beraktivitas (on-bid) demi menghidupi keluarga, daripada mengikuti mobilisasi politik yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi asli para pengemudi.

ORASKI menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dengan baik.

Baca Juga

Dicurangi Perusahaan Aplikator, KPPU Amati Problematika Angkutan Online

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online. Namun, ia secara tegas tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen.

"Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya," ujar Fahmi, Selasa (20/5/2025).

Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini. 

"Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver," tambahnya.

ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, seperti, penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver dan pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.

Fahmi juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar. 

"Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi," tegas Fahmi.

ORASKI mengklaim telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver.

Lebih lanjut, ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing. 

"Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek," tutup Fahmi.

ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya, yakni mitra pengemudi sendiri. Mereka berkomitmen untuk terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah dibangun bersama.

Editor : Jafar Sembiring