Pemerintah Rusia Setujui Daftar Negara Tidak Bersahabat

LONDON,iNews.id - Rusia telah menyusun sejumlah negara tidak bersahabat setelah sanksi ekonomi berat atas konflik Ukraina.

Pemerintah Rusia pun mengatakan pada Senin (7/3) bahwa semua kesepakatan perusahaan dengan perusahaan dan individu dari "negara yang tidak bersahabat dengan Rusia" sekarang harus disetujui oleh komisi pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Rusia Nyatakan Ingin Singkirkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

Pemerintah mengatakan telah menyetujui daftar negara dan wilayah yang mengambil "tindakan tidak bersahabat" terhadap Rusia, perusahaan dan warganya, setelah sanksi ekonomi berat atas konflik Ukraina.

Sebuah pernyataan pemerintah menunjukkan daftar negara itu termasuk Amerika Serikat (AS), negara-negara anggota Uni Eropa (UE), Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, Korea Selatan, Swiss dan Ukraina.

Daftar tersebut mengikuti keputusan presiden pada 5 Maret lalu yang mengizinkan pemerintah, perusahaan, dan warga Rusia untuk sementara membayar utang mata uang asing yang terutang kepada kreditur luar negeri dari "negara-negara yang tidak bersahabat" dalam rubel.

Untuk melakukan pembayaran tersebut, pemerintah mengatakan debitur harus membuka jenis khusus rekening rubel dengan bank Rusia dan mentransfer ke dalamnya rubel setara dengan jumlah mata uang asing yang terutang sesuai dengan nilai tukar resmi bank sentral pada hari pembayaran.

Pengaturan sementara untuk membayar utang luar negeri ini berlaku untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel (Rp1 miliar) per bulan

Diketahui, sekutu Barat telah memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bisnis, bank, dan miliarder dalam upaya untuk mencekik ekonomi Rusia dan menekan Moskow untuk menghentikan serangannya.

Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menyamakan sanksi global dengan deklarasi perang dan memperingatkan bahwa Kiev "mempertanyakan masa depan negara Ukraina".

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menyerukan sanksi internasional baru terhadap Rusia, dengan mengatakan tekanan ekonomi perlu ditingkatkan.

"Jika invasi berlanjut dan Rusia tidak membatalkan rencananya terhadap Ukraina, maka paket sanksi baru diperlukan demi perdamaian," katanya dalam pidato video, menyebutkan boikot minyak dan produk minyak Rusia pada khususnya. 

"Boikot impor ke Rusia - jika mereka tidak mematuhi aturan beradab, maka mereka tidak boleh menerima barang dan jasa dari peradaban - biarkan perang menjadi makanan mereka," katanya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta