Repdem Sumatera Utara Pertanyakan Netralitas Pj Gubernur Menjelang Pilkada Serentak 2024

MEDAN, iNewsMedan.id - DPD Repdem Sumatera Utara, sayap partai PDI Perjuangan yang fokus pada demokrasi dan kebijakan rakyat, mengungkapkan keprihatinan terkait sikap netralitas Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Ahmad Fatoni. Pihak Repdem menilai sikap Fatoni bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPD Repdem Sumatera Utara, Martua Siadari mengklaim bahwa Pj. Gubernur Fatoni telah menunjukkan keberpihakan dalam proses demokrasi, khususnya terlihat dari kehadirannya bersama Bobby Nasution, salah satu calon Gubernur Sumut, dalam berbagai kegiatan resmi di beberapa daerah. Menurut Siadari, tindakan ini melanggar asas netralitas yang seharusnya dijaga oleh seorang Pj. Gubernur.

"Tindakan ini jelas melanggar asas netralitas dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawab seorang Pj. Gubernur. Seharusnya, setiap langkah Pj. Gubernur berpedoman pada aturan dan menjaga stabilitas netralitas dalam birokrasi, bukan justru memperlihatkan dukungan terhadap salah satu kandidat secara terang-terangan," tegas Siadari, Sabtu (26/10/2024).

Repdem juga menyoroti dugaan biaya perjalanan dinas Pj. Gubernur yang kabarnya mencapai Rp200 miliar. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran negara yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan kampanye terselubung.

"Repdem Sumatera Utara mengingatkan agar Pj. Gubernur tidak mencederai demokrasi yang akan berlangsung di Sumatera Utara, serta menghindari penggunaan APBD Sumut yang merupakan uang rakyat demi kepentingan kampanye," tambah Martua.

Lebih lanjut, Repdem juga memperhatikan catatan kinerja Pj. Gubernur Fatoni di Sumatera Selatan yang disebut-sebut kurang baik dan pernah mengakibatkan protes dari masyarakat setempat. Mereka berharap agar Sumatera Utara tidak mengalami permasalahan serupa.

Martua Siadari menegaskan bahwa Repdem Sumatera Utara akan terus mengawasi setiap langkah dan kebijakan Pj. Gubernur Ahmad Fatoni untuk memastikan netralitas dan kepastian hukum dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024.
 

Editor : Jafar Sembiring