China Batalkan Kebijakan Satu Anak, Mau Punya Momongan Lagi Dapat Rp2 Triliun Mulai Hari Ini

BEIJING, iNewsMedan.id - China membatalkan kebijakan satu anak pada 2015 yang telah berlangsung selama beberapa dekade.  Namun, setelah itu pada 2016, angka kelahiran nasional terus menurun. Permasalahan ini menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan karena berdampak serius pada negara. 

Hal ini memperburuk masalah penuaan penduduk, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pendapatan pajak serta kontribusi ke sistem pensiun yang sudah tegang. 

Sebuah perusahaan di China menawarkan insentif menarik kepada karyawannya agar memiliki anak. Perusahaan tersebut memberikan subsidi pengasuhan yang sangat menggiurkan.

Trip.com China, salah satu agen perjalanan online terbesar di dunia, memperkenalkan subsidi pengasuhan anak senilai 1 miliar yuan atau sekitar Rp2 triliun untuk mendorong 32.000 karyawannya memiliki anak.

Karyawan yang telah bekerja di perusahaan setidaknya selama tiga tahun akan menerima bonus tahunan sebesar 10.000 yuan (Rp20 juta) untuk setiap anak yang lahir setiap tahun sejak ulang tahun pertama anak tersebut hingga usia lima tahun. Kebijakan ini akan berlaku mulai hari Sabtu.

"Dengan memperkenalkan tunjangan penitipan anak ini, kami berharap memberikan dukungan keuangan yang akan mendorong karyawan kami untuk memulai atau memperluas keluarga mereka tanpa mengorbankan tujuan dan pencapaian profesional," kata CEO Trip.com, James Liang, seperti dikutip dari CNN, Sabtu (1/7/2023).

Pengumuman Trip.com mengikuti inisiatif serupa oleh perusahaan-perusahaan China yang lebih kecil, dan muncul di tengah krisis demografis yang dihadapi negara tersebut. Populasi China mengalami penurunan pada tahun 2022 untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, dengan tingkat kelahiran hanya 6,77 per 1.000 orang - tingkat kelahiran terendah sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), China sekarang menjadi negara dengan populasi terpadat kedua di dunia, setelah terlampaui oleh India.

Pada tahun 2015, Beijing membatalkan kebijakan "satu anak" yang telah berlangsung selama beberapa dekade, awalnya mengizinkan pasangan menikah memiliki dua anak. Namun, setelah peningkatan singkat pada tahun 2016, angka kelahiran nasional terus menurun.

Permasalahan ini menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan karena berdampak serius pada negara. Hal ini memperburuk masalah penuaan penduduk, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pendapatan pajak serta kontribusi ke sistem pensiun yang sudah tegang. 

Di Trip.com, semua karyawan penuh waktu yang telah bekerja selama tiga tahun akan memenuhi syarat untuk menerima bonus ini, tanpa memandang jenis kelamin, posisi, atau lokasi kerja mereka, ungkap perusahaan tersebut dalam pernyataan kedua dalam bahasa China.

"Saya selalu menyarankan agar pemerintah memberikan uang kepada keluarga dengan anak-anak ... untuk mengurangi biaya membesarkan anak dan membantu lebih banyak generasi muda mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki banyak anak," ujar Liang dalam pernyataannya.

"Ikut serta dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk reproduksi juga merupakan peran yang dapat dimainkan oleh perusahaan," tambahnya. Ada contoh perusahaan lain yang telah menerapkan kebijakan serupa.

Beijing Dabeinong Technology, sebuah perusahaan pertanian, tahun lalu mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bonus tunai sebesar 90.000 yuan (Rp186,6 juta) kepada karyawan yang memiliki anak ketiga, menurut laporan media pemerintah, termasuk China Securities Journal.

"Pemberian bonus sebesar 30.000 yuan (Rp62,2 juta) untuk kelahiran anak pertama atau kedua, dan 60.000 yuan (Rp124,4 juta) untuk kelahiran anak ketiga," demikian laporan tersebut.

Bulan lalu, QiaoYin City Management, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan sanitasi perkotaan, mengumumkan rencananya untuk memberikan bonus sebesar 100.000 yuan (Rp207 juta) kepada karyawan yang melahirkan anak ketiga. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan bagi keluarga karyawan muda serta merespons seruan pemerintah untuk mendorong kelahiran, kata perusahaan tersebut.

Penurunan tingkat kelahiran bukanlah satu-satunya keprihatinan bagi Beijing. Semakin sedikit orang di China yang menikah, yang juga dapat memperparah masalah ini. Pada tahun 2022, sekitar 6,83 juta pasangan menikah, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Urusan Sipil China pada awal bulan ini.

Angka tersebut turun sekitar 10,5% dari 7,63 juta pernikahan yang terdaftar pada tahun 2021 dan merupakan angka terendah sejak kementerian mulai menerbitkan data pada tahun 1986.

Pihak berwenang kemudian melonggarkan batasan kelahiran pada tahun 2021, mengizinkan tiga anak, dan meningkatkan upaya untuk mendorong keluarga yang lebih besar, termasuk melalui rencana yang dirilis tahun lalu untuk memperkuat cuti hamil serta memberikan potongan pajak dan tunjangan lain kepada keluarga.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil di tengah perubahan norma gender, meningkatnya biaya hidup dan pendidikan, serta ketidakpastian ekonomi.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta