JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak menghadiri pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan adik Presiden Jokowi, Idayati pada Kamis, 26 Mei 2022, lalu.
Padahal, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat negara, dan tokoh nasional datang ke resepsi pernikahan tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai ketidakhadiran Megawati dalam acara resepsi pernikahan Ketua MK dan adik Jokowi tak bisa dianggap biasa. Namun, ada makna tersembunyi dari absennya Megawati.
"Ketidakhadiran Bu Mega saat pernikahan adiknya Pak Jokowi dengan Ketua MK bisa diartikan Bu Mega tidak setuju terciptanya potensi Kolusi-Nepotisme, demikian!" tulis Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, di akun Twitternya, Senin (30/5/2022).
Apakah ketidakhadiran Megawati menggambarkan hubungan terkini dengan Presiden Jokowi? Hensat mengatakan, "Bila tentang baik atau tidak relasi antara Mega dan Jokowi saat ini, biar lah mereka yang bicara, Kan udah gede... #Hensat," tulisnya lagi di cuitan yang sama.
Dalam cuitan sebelumnya, Hensat menyinggung soal blunder acara Magelang. Acara yang dimaksud adalah Rakernas V Projo, relawan pendukung Presiden Jokowi, yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022). Hadir dalam acara tersebut, Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam sambutannya, Jokowi memaparkan tantangan yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Dua tantangan itu membuat ketidakpastian global yang berdampak pada beban APBN yang semakin berat untuk menyetabilkan harga bahan bakar, bahan pangan, dan listrik. Karena itu, ia meminta kepada relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan untuk 2024.
"Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus-menerus terjadi. Karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.
"Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke," ujar Jokowi.
Hensat mengkritisi pernyataan Jokowi tersebut. Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi tidak boleh menjadi King Maker. Presiden tidak boleh mendukung siapa pun agar pemilu terlaksana dengan jujur dan adil (jurdil).
"Presiden gak bisa dan gak boleh jadi King Maker, harus tidak mendukung siapapun. Pemilu tidak akan Jurdil bila Penguasa berpihak pada calon tertentu #Hensat," cuit Hensat pada 28 Mei 2022.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
