MEDAN, iNewsMedan.id - Kelompok yang menamakan diri Lintas Aktivis 98 Sumatera Utara melayangkan protes keras terhadap dugaan pemberitaan bernada framing atau pembunuhan karakter yang dinilai menyudutkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh perwakilan Lintas Aktivis 98 Sumut, yakni Amru Siregar, Edison Marbun, Tomas Tarigan, dan Herianto, melalui keterangan tertulis yang diterima di Medan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Amru Siregar, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak, termasuk institusi pers.
"Media tidak boleh berlindung di balik tameng produk jurnalistik untuk menyerang tokoh politik. Kebebasan pers yang kami perjuangkan di tahun 1998 adalah kebebasan untuk mencari kebenaran, bukan kebebasan untuk melakukan framing dan pembunuhan karakter," kata Amru mewakili rekan-rekannya.
Dalam pernyataan sikapnya, Lintas Aktivis 98 Sumut secara khusus menyoroti laporan salah satu majalah nasional edisi 6 April 2025 yang mengulas kasus judi daring di Kamboja. Kelompok aktivis tersebut menilai penyajian laporan itu sarat akan pembentukan opini yang merugikan citra Sufmi Dasco Ahmad.
Edison Marbun berpendapat, kendati laporan tersebut tidak secara eksplisit menyebut Dasco terlibat langsung, teknik penyajian beritanya dinilai mengarah pada metode komunikasi guilt by association (mengaitkan seseorang dengan kesalahan pihak lain).
"Majalah tersebut tidak pernah secara eksplisit menyatakan Dasco terlibat. Namun melalui judul yang menghakimi, penempatan nama di tengah narasi kejahatan, dan pengulangan narasi di saat momentum politik Dasco menguat, majalah itu telah menciptakan persepsi publik bahwa Dasco adalah pelaku," ujar Edison.
Menyikapi hal tersebut, Tomas Tarigan menyatakan bahwa pola penyebaran narasi dalam laporan tersebut diduga melanggar prinsip dasar jurnalistik. Lintas Aktivis 98 Sumut pun mendesak Dewan Pers untuk bertindak proaktif memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
"Kami mendesak Dewan Pers untuk memeriksa secara proaktif, apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi prinsip keberimbangan atau justru telah menjadi alat pembunuhan karakter politik," tegas Tomas.
Selain pemeriksaan oleh Dewan Pers, Lintas Aktivis 98 Sumut juga menyampaikan beberapa tuntutan lain, di antaranya: Pemberian Hak Jawab yang proporsional kepada Sufmi Dasco Ahmad dengan porsi yang setara dengan pemberitaan awal.
Transparansi dokumen dan bukti yang dijadikan dasar penempatan nama Dasco dalam laporan jurnalistik tersebut dan Penghentian pola trial by press (penghakiman oleh pers) terhadap tokoh politik menjelang momentum politik nasional.
Sementara itu, Herianto menekankan bahwa pernyataan sikap yang mereka suarakan bukanlah bentuk pembelaan partisan, melainkan upaya menjaga marwah demokrasi yang sehat.
"Kami tidak membela Dasco karena kami satu kubu. Kami membela Dasco karena kami membela prinsip. Di tahun 1998, kami melawan Orde Baru karena Orde Baru membungkam orang dengan stigma. Hari ini, kami tidak akan membiarkan stigma baru dibuat dengan cara yang lebih halus: lewat framing media," tutur Herianto.
Di akhir keterangannya, mereka mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap objektif, menolak segala bentuk doxing, serta mengedepankan fakta hukum yang transparan dengan menegaskan pesan, "Kritik boleh, framing jangan."
Sikap Lintas Aktivis 98 Sumut ini turut didukung oleh sejumlah elemen jaringan lainnya, meliputi Jarnas 98 Sumut, Satgas Inti Prabowo Sumut, Persaudaraan 98 Sumut, Relawan Persatuan Nusantara Sumut, Adonara Sumut, dan Propasindo Sumut.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
