MEDAN, iNewsMedan.id – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, mengungkapkan alasannya ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan dilandasi ketidaksukaan atau perbedaan politik, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai anggota DPR dalam menjaga konstitusi dan kebenaran.
Hal itu disampaikan Sofyan Tan saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan Semarak Budaya di Aula Rumah Aspirasi Sofyan Tan, Kamis, 12 November 2026. Di hadapan peserta yang terdiri dari mahasiswa, Sofyan mengungkapkan langsung proses dan pertimbangan di balik keputusannya ikut membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut.
Menurut Sofyan, keputusan itu berkaitan dengan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bahkan kepada generasi mendatang. Ia tidak ingin sikap diam terhadap persoalan yang dinilainya menyangkut kebenaran justru menjadi penyesalan di kemudian hari.
"Sebagai anggota DPR itu diuji, diuji untuk berbuat sesuatu yang nantinya tidak menjadi cemoohan anak cucu kita," ujarnya.
Sofyan menjelaskan, dirinya termasuk satu dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang diusulkan untuk ikut menggunakan hak menyatakan pendapat. Dari jumlah tersebut, tiga orang berasal dari Komisi X DPR RI, termasuk dirinya yang selama ini membidangi pendidikan.
Ia mengaku memahami persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu pokok polemik terkait Gibran. Sofyan kemudian mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Menurut dia, ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni minimal lulusan SMA atau sederajat. Persoalan muncul karena, berdasarkan penjelasannya, dokumen yang dipersoalkan belum dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan tersebut.
Sofyan mengatakan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Jika hak tersebut bergulir, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang menjadi dasar pengajuan pendapat.
"Jadi, nanti Panitia Khusus itu akan menyelidiki walaupun putusan pengadilan sudah ada, tetapi dia akan menyelidiki apakah proses tersebut benar atau tidak," katanya.
Ia menjelaskan, proses tersebut memiliki tahapan panjang karena hasil penyelidikan pansus nantinya harus dibawa ke rapat paripurna DPR. Jika ditemukan dasar yang cukup, hasilnya dapat diteruskan kepada lembaga terkait sesuai mekanisme konstitusi.
Sofyan juga menceritakan dinamika politik di DPR dalam beberapa hari terakhir yang membuat agenda pembahasan hak menyatakan pendapat beberapa kali mengalami perubahan. Situasi tersebut, kata dia, berkaitan dengan kabar pengunduran diri Gibran serta perkembangan komunikasi dengan Presiden dan MPR.
Namun, bagi Sofyan, persoalan utamanya bukan siapa yang sedang berkuasa atau berada di luar pemerintahan. Ia menilai anggota DPR harus berani bersikap ketika menemukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.
Ia bahkan mengaku sempat mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan keikutsertaannya dalam usulan tersebut. Sebab, selama ini dirinya dikenal sebagai sosok yang dinilai baik.
"Justru karena orang baiklah tidak mau melihat ketidakbenaran lalu saya diam saja. Kalau saya diam, berarti suatu saat saya akan disalahkan oleh anak-anak saya yang nantinya suatu saat, kenapa Pak Sofyan pada waktu itu?" ucapnya.
Sofyan menegaskan, tanda tangan yang dibubuhkannya bukan bentuk perlawanan terhadap Gibran secara pribadi ataupun karena perbedaan pilihan politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan haknya sebagai wakil rakyat.
"Tetapi dengan saya ikut tanda tangan 14 orang itu, otomatis pada hari ini saya mengukir sejarah bahwa sekali lagi bukan masalah tidak suka terhadap Gibran atau perbedaan politik, tetapi yang saya lakukan adalah sesuai dengan hak konstitusi dan kenegaraan," katanya.
Ia menambahkan, sikap politik harus didasarkan pada prinsip yang jelas. Sesuatu yang benar harus didukung, sedangkan hal yang dinilai salah harus dikritisi dan diperbaiki.
Dalam kesempatan itu, Sofyan juga menghubungkan keputusannya dengan tema Semarak Budaya, yakni merangkai cerita dan merawat budaya. Menurutnya, setiap peristiwa yang terjadi hari ini akan menjadi catatan sejarah sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.
Ia berharap mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, tetapi juga mampu memahami nilai kejujuran, kebenaran, gotong royong, serta keberanian mempertahankan prinsip.
"Ketidakbenaran tidak boleh kita katakan benar karena itu akan mencederai masa depan daripada bangsa ini," tegasnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
