JAKARTA, iNewsMedan.id – Gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan Mercy Sihombing dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan gugur. Perkara tersebut tidak dilanjutkan setelah hakim menilai objek sengketa berupa suket penyetaraan ijazah Gibran sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim dalam sidang di PTUN Jakarta, Kamis (12 November 2026).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut pencabutan suket tersebut membuat objek yang dipersoalkan dalam gugatan tidak lagi ada. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemeriksaan perkara tidak perlu diteruskan.
Hakim juga mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, majelis hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana," ucapnya.
Majelis hakim kemudian menilai jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak bisa dilaksanakan. Sebab, dokumen yang menjadi objek sengketa sudah lebih dahulu dicabut.
"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sebelumnya, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut. Dokumen pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
Pencabutan suket tersebut, menurut Kemendikdasmen, merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Karena objek sengketa sudah tidak berlaku, pihak kementerian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
Kuasa hukum Kemendikdasmen juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta terkait pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
"Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," sambungnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
