MEDAN, iNewsMedan.id- Dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus menguat di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Masyarakat berharap kehadiran industri tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai budaya setempat.
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) bersama Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) menyatakan sikap terbuka terhadap operasional perusahaan. Namun, dukungan itu disertai syarat tegas, yakni kepatuhan penuh terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta pengawasan optimal dari pemerintah.
Ketua Harian FKPHUPD, Aslim Padang, mengatakan masyarakat Dairi membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menurutnya, investasi berskala besar berpotensi memperluas kesempatan kerja, menggerakkan usaha lokal, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui skema bagi hasil dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Dengan demikian pemerintah memiliki sumber daya untuk membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan, serta sektor sosial dan budaya,” ujar Aslim saat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan PT DPM kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Meski mendukung, Aslim menegaskan seluruh aktivitas perusahaan wajib mematuhi standar operasional prosedur yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup. “Kepatuhan terhadap Amdal adalah harga mati. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar kegiatan tambang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FKPHUPD Saut Martua Ujung menyebut mayoritas warga mendukung rencana operasional perusahaan. “Kalau ada yang tidak setuju, itu paling satu atau dua orang saja. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat mendukung,” ujarnya.
Ia berharap percepatan operasional perusahaan tetap berjalan seiring dengan pelestarian identitas sosial masyarakat Pakpak. “Dairi harus maju dan berkembang, tetapi jangan sampai meninggalkan akar budaya dan nilai agama yang menjadi jati diri masyarakat,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Sahbin Cibro yang mewakili enam wilayah terdampak, yakni Desa Tungtung Batu, Desa Bonian, Desa Bongkaras, Desa Longkotan, Desa Poling, dan Kelurahan Parongil. Ia menyebut aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup.
“Kami menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa masyarakat di enam desa lingkar tambang sangat berharap PT DPM segera beroperasi,” ujarnya.
Menurut Sahbin, sekitar 4.000 warga telah memberikan dukungan tertulis agar izin Amdal dapat diterbitkan kembali demi keberlangsungan ekonomi setempat. “Kami memohon agar izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat dikeluarkan kembali supaya ada kegiatan ekonomi di Kabupaten Dairi, khususnya wilayah lingkar tambang,” katanya.
Ia menambahkan, kontribusi sosial perusahaan telah dirasakan masyarakat meski kegiatan produksi belum berjalan penuh. Di antaranya program beasiswa berkelanjutan, termasuk kesempatan pendidikan hingga ke Tiongkok, serta bantuan pangan tambahan bagi lanjut usia dan balita.
Sahbin juga menegaskan prioritas pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan perusahaan. “Setiap ada aktivitas, masyarakat setempat menjadi prioritas untuk diberdayakan sebagai tenaga kerja,” ujarnya.
Para pemangku kepentingan berharap investasi tersebut mampu menghadirkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan di Kabupaten Dairi dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal masyarakat Pakpak.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
