DELISERDANG, iNewsMedan.id- Pengamat Sosial dan Politik dari Meta Politik Sumatera Utara (Sumut), Drs Ilham Dukbes Lubis menilai sorotan publik terhadap perjalanan dinas atau SPPD DPRD Deliserdang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Menurut Ilham, isu SPPD DPRD Deliserdang sangat kental nuansa politis karena dapat dimanfaatkan untuk mengurangi peran DPRD dalam menjalankan fungsinya.
"Justru saya menduga demo-demo yang belakangan marak soal SPPD itu bagian dari desain sekelompok orang untuk melemahkan fungsi pengawasan legislatif kepada eksekutif," kata Ilham Dukbes Lubis, Jumat, 12 September 2025.
Ia menjelaskan perjalanan dinas DPRD yang menjadi sorotan publik sesungguhnya sudah melalui mekanisme anggaran resmi. “Padahal sebelum digunakan perjalanan dinas, pastilah terlebih dahulu dianggarkan dan telah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setidaknya hal itu justru berdampak kepada konsentrasi legislatif yang jadi terpecah mengurusi isu itu,” ujarnya.
Ilham menekankan fokus masyarakat mestinya juga diarahkan kepada eksekutif. “Padahal saya melihat itu tidak terlalu urgen. Justru soal SPPD eksekutif atau bupati yang harus jadi sorotan masyarakat kan mestinya,” ungkapnya.
Ia menyinggung soal anggaran besar di Pemkab Deliserdang. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, tercatat Rp100.190.742.543 (Rp100 miliar lebih) untuk Sekretariat Daerah.
“Kita justru mendorong masyarakat lebih cerdas dan bijak melihat situasi rill lapangan. Perlu kelurusan cara pandang masyarakat kepada eksekutif. Karena di level daerah, pemborosan itu lebih banyak terjadi di eksekutif kan,” tambah Ilham.
Ilham juga menilai opini publik kerap diarahkan hanya pada DPRD.
"Sehingga saat ini adanya upaya pengalihan opini pada legislatif saja, untuk selalu menyoroti DPRD, apapun yang dilakukan DPRD tetap ada berita negatif dibuat. Seperti DPRD Deliserdang menggelar pasar murah di kantornya, Rabu lalu yang anggarannya dari disubsidi oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, namun tetap dipersoalkan," katanya.
Ia menyebut hal ini terkait sikap kritis DPRD terhadap pemerintah daerah. "Mungkin ini diawali soal sikap kritis DPRD khususnya Pimpinan DPRD seperti menolak dilakukannya pembahasan P-APBD 2025 sebelum diselesaikan pembahasan RPJMD-nya dan LKPD Tahun 2024," ungkapnya.
Sebelum P-APBD 2025 disahkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mendesak DPRD Deliserdang untuk segera melakukan pembahasan. Bahkan, sempat terjadi kericuhan dalam sidang paripurna karena Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengambil alih jalannya sidang. Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih pun walk out karena dipaksa menjadwalkan pembahasan tersebut.
"Setelah dilakukan pembahasan dan disahkan Perda P-APBD, mulailah pengerjaan proyek-proyek yang dilakukan Pemkab Deliserdang. Sehingga patut diduga karena saat ini sedang berlangsung pengerjaan proyek di Pemkab, supaya DPRD Deliserdang tidak melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan, lalu kembali dialihkan pengiringan opini yakni persoalan SPPD, agar Pimpinan dan Anggota DPRD yang kritis disibukkan dengan opini negatif. Seharusnya masyarakat disuguhi informasi-informasi yang berimbang," kata Ilham Dukbes.
Ia pun meminta DPRD Deliserdang tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, tuntutan mahasiswa saat aksi Cipayung Plus yang diterima Ketua DPRD Zakky Shahri, Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih, Ketua Fraksi Gerindra Ilham Pulungan, Ketua Bapemperda Misnan Aljawi, Ketua Fraksi Golkar Zul Amri, dan lainnya, harus menjadi perhatian serius.
"Terlebih-lebih hari ini sudah mulai pengerjaan proyek, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD harus tetap memantau siapa pemenang tender-tender proyek tersebut, jangan karena orang-orang dekat itulah pemenang lelang kerjaan," tegas Ilham Dukbes Lubis.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
